JAKARTA - Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa proses penerapan kebijakan mandatori biodiesel B50 hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai macam kendala dan tantangan, yang mencakup aspek ketersediaan pasokan bahan baku minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tingkat kesiapan infrastruktur distribusi, sampai dengan perihal kesinambungan skema pembiayaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Asisten Deputi Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Andi Novianto, mengemukakan bahwa program implementasi B50 ini merupakan bagian esensial dari strategi pemerintah guna memperkokoh ketahanan sektor energi nasional di tengah situasi ketidakpastian dinamika geopolitik global serta fluktuasi pergerakan harga minyak dunia.
Kendati demikian, ia turut mengakui bahwa pelaksanaan program yang resmi digulirkan pada tahun ini masih memerlukan banyak pembenahan agar ke depannya mampu berjalan secara berkesinambungan.
"Ke depan diperlukan peningkatan produktivitas sawit, pengaturan kuota CPO, diversifikasi bahan baku biodiesel, serta penguatan infrastruktur agar implementasi B50 dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar Andi dalam Strategic Discussion bertajuk B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi, mengutip keterangan resminya, Jumat (31/7/2026).
Berdasarkan penjelasan Andi, kebijakan mandatori terkait pemanfaatan biodiesel sendiri sebenarnya telah mengalami perkembangan secara bertahap sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden pada tahun 2006 silam, hingga kini akhirnya melangkah ke tahap implementasi B50 setelah melewati serangkaian fase peningkatan persentase kadar campuran biodiesel.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Traction Energy Asia, Tommy Ardian Pratama, memaparkan bahwa terdapat sejumlah komponen beban biaya riil yang selama ini masih belum sepenuhnya dikalkulasikan secara komprehensif ke dalam pelaksanaan program mandatori biodiesel.
Berbagai komponen biaya tersebut di antaranya meliputi beban tanggungan fiskal, risiko dampak utang karbon, potensi munculnya kerusakan pada mesin kendaraan, hingga kalkulasi manfaat sosial bersih secara keseluruhan dari penerapan kebijakan biodiesel itu sendiri.
"Kajian ini ingin melihat bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi," ujar Tommy.
Dirinya menilai bahwa kebijakan program biodiesel merupakan keputusan strategis yang membawa dampak luas di tengah masyarakat, sehingga keberadaannya mutlak memerlukan sokongan landasan regulasi serta tata kelola penyelenggaraan yang jauh lebih kuat.
Menurut pandangannya, aturan regulasi tata kelola biodiesel yang berlaku saat ini masih sebatas bertumpu pada produk hukum Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga sudah sepatutnya dilakukan penguatan regulasi guna menjamin kepastian hukum dalam jangka panjang.
Di samping itu, agenda pembenahan tata kelola juga dipandang perlu mencakup aspek pelibatan para petani pekebun sawit mandiri ke dalam rantai pasok distribusi, pelaksanaan diversifikasi bahan baku biodiesel lewat optimalisasi pemanfaatan limbah minyak jelantah (used cooking oil/UCO), serta upaya penguatan kelembagaan badan pengelola program biodiesel secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang juga bertindak sebagai peneliti utama dalam kajian tersebut, yaitu Yayan Satyakti, berpandangan bahwa tingkat keberhasilan suatu kebijakan energi biodiesel tidak bisa sekadar diukur dari indikator peningkatan persentase kadar campuran biodiesel semata.
Menurut penilaiannya, faktor ketahanan energi nasional turut ditentukan secara signifikan oleh kesiapan tingkat konsumsi, kelancaran jalur distribusi, tingkat keterjangkauan harga, kemudahan aksesibilitas, hingga aspek jaminan kesinambungan pasokan energi.
"Peningkatan bauran biodiesel harus diiringi peningkatan produktivitas, kesiapan teknologi, penguatan kelembagaan, serta kepastian regulasi. Ini penting untuk mendukung ketahanan energi dalam jangka panjang," ujar Yayan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa instrumen produk kebijakan yang masa berlakunya hanya ditetapkan dalam kurun waktu lima tahunan dinilai masih belum memadai untuk mengelola serta mengantisipasi dampak turunan kebijakan bioenergi yang memiliki konsekuensi jangka panjang hingga rentang waktu puluhan tahun ke depan.
Oleh sebab itu, pemerintah dipandang perlu memperkuat kerangka dasar kelembagaan dan regulasi agar pelaksanaan implementasi B50 sanggup berjalan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kepentingan sektor ekonomi maupun kelestarian lingkungan hidup.