JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, memaparkan tiga gagasan strategis dalam rangka mengoptimalkan serta memperluas cakupan penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkhusus bagi kelompok santri yang menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren.
Usulan tersebut dikemukakan mengingat tingkat jangkauan program MBG bagi para santri saat ini masih memerlukan perluasan yang masif.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menag dalam agenda Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai Tata Kelola MBG yang dilangsungkan di Jakarta. Rakortas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Turut hadir dalam forum tersebut para utusan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Perluasan Jangkauan
Menag memberikan catatan penting bahwa santri merupakan kelompok sasaran prioritas yang sangat memerlukan intervensi pemenuhan gizi dari pihak pemerintah, meskipun persentase tingkat keterjangkauannya pada saat ini masih tergolong sangat kecil.
Berdasarkan rujukan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Gizi Nasional (BGN) per tanggal 28 Juli 2026, dari total keseluruhan populasi santri di Indonesia yang mencapai 4.268.848 orang, baru tercatat sebanyak 61.195 santri saja yang sudah terlayani oleh program MBG.
"Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kami. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kami dorong bersama," papar Menag, Rabu (29/7/2026).
Menag memahami bahwa sebagian besar pondok pesantren di tanah air sebenarnya telah memiliki fasilitas dapur umum mandiri guna memenuhi kebutuhan konsumsi harian para santrinya. Kendati demikian, intervensi program MBG tetap memegang peranan krusial untuk menaikkan standar kualitas angka pemenuhan nutrisi bagi para santri.
Pelibatan Ekosistem
Poin usulan kedua yang disampaikan oleh Menag adalah agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melibatkan ekosistem internal pesantren secara langsung ke dalam rantai pasok program tersebut.
"Terkait dengan supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN mungkin bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren," usul Menag.
Teknis Distribusi Logistik
Ketiga, Menag memberikan masukan seputar aspek teknis pengaturan distribusi logistik MBG supaya dapat disesuaikan dengan pola kebiasaan hidup sehari-hari di lingkungan pondok pesantren, salah satunya perihal tradisi pelaksanaan ibadah Puasa Sunah Senin dan Kamis.
"Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh," jelasnya.
Berkenaan dengan aspek tata kelola, Menag menekankan bahwa validitas ketersediaan data merupakan prasyarat utama yang mutlak dipenuhi agar program MBG ini benar-benar tepat sasaran.
"Kalau data kami tepat, kami kira tidak akan sulit mengurai permasalahan. Tetapi kalau datanya tidak valid, pasti akan susah untuk menyelesaikan persoalan di lapangan," ucapnya.
Ia memberikan jaminan bahwa struktur birokrasi di bawah naungan Kementerian Agama telah siap untuk bersinergi secara total serta mengambil langkah-langkah yang proaktif.
"Kemenag akan segera bergerak dan ini akan diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, insyaallah. Dengan data yang valid, Kementerian Agama melalui kelompok santrinya, madrasahnya, dan kelompok-kelompok lintas agama lainnya, insyaallah akan lebih praktis untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga pengelola program ini ke depan," pungkas Menag.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pihak pemerintah saat ini terus berupaya secara maksimal memperbaiki sistem tata kelola program MBG agar dampak yang dihasilkan menjadi jauh lebih optimal serta tepat sasaran.
"Dalam waktu dekat, kami targetkan penataan SPPG ini segera rampung, khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). Pendataan untuk area prioritas penerima manfaat juga harus segera diselesaikan, di mana fokus utama kami menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," tegas Zulkifli Hasan.
Ia menggarisbawahi komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan validasi data lintas sektoral.
"Melalui rapat hari ini, kami juga telah menyepakati langkah percepatan. Paling lambat 5 Agustus mendatang, pemutakhiran data dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG ini harus sudah disetorkan. Sinkronisasi data ini adalah prioritas yang harus segera diselesaikan," ucap Menko Pangan.