JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengoptimalkan upaya stabilisasi harga daging sapi berkolaborasi bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi mengamankan ketersediaan pasokan, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta mendukung terwujudnya swasembada sapi nasional yang berkesinambungan.
"Untuk penstabilan harga daging sapi pemerintah akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari BUMD sampai BUMN," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Senin.
Bapanas memastikan dinamika harga daging sapi pada level konsumen saat ini masih berada dalam batas yang terkontrol.
Dia mengemukakan bahwa harga daging sapi yang menyentuh angka Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogram (kg) di beberapa tempat penjualan umumnya merupakan kategori produk premium, contohnya daging has dalam yang telah dibersihkan dari lemak, sehingga hal tersebut tidak merepresentasikan harga pasaran daging sapi secara umum.
"Ada beberapa wilayah kemarin juga kami turun di (Pasar) Rawamangun, di Senen, ada juga Rp140.000 per kg, (tapi) yang Rp160.000 itu relatif yang benar-benar khas dalam, kemudian dihilangin lemak-lemaknya. Namun demikian tentu kami akan pantau terus," beber Ketut.
Berdasarkan pengamatan Bapanas, sambung Ketut, hingga pekan ketiga Juli 2026, rerata harga daging sapi skala nasional berada sedikit di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), namun tetap tidak bisa dikategorikan sebagai kondisi yang bergejolak.
Besaran selisih terhadap HAP berada di kisaran 2,57 persen dengan rerata harga daging sapi secara nasional tercatat senilai Rp143.601 per kg. Sementara itu, HAP tingkat konsumen dipatok oleh pemerintah dengan batas maksimal Rp140.000 per kg.
Berkenaan dengan langkah jangka panjang untuk meredam fluktuasi harga daging sapi serta mempercepat peningkatan produksi sapi di dalam negeri, pemerintah telah merancang program swasembada. Inisiatif besar tersebut diarahkan untuk memangkas ketergantungan terhadap impor daging sapi tahunan secara bertahap.
"Sebagaimana arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas (Andi Amran Sulaiman) tentu kami terus mendorong dan mendukung swasembada sapi. Mudah-mudahan dengan program swasembada juga bisa menekan impor," jelas Ketut.
Di sisi lain, mengacu pada Proyeksi Neraca Pangan, total produksi sapi serta kerbau lokal sepanjang tahun 2026 diprediksi mencapai 2,15 juta ekor atau setara dengan 421,21 ribu ton daging. Adapun total kebutuhan nasional diperkirakan berada di angka 794,29 ribu ton.
Seluruh kebutuhan tersebut nantinya dipenuhi melalui perpaduan produksi domestik serta pasokan dari luar negeri yang telah dikalkulasikan secara matang oleh pemerintah, sehingga cadangan stok pada akhir tahun diestimasikan mampu menyentuh 324,09 ribu ton.
"Jumlah tersebut meningkat dibandingkan carry over stock tahun sebelumnya sebesar 185,81 ribu ton dan dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada awal 2027," tuturnya.
Ketut menyampaikan bahwa pihak pemerintah bakal segera memperkuat stabilisasi harga daging sapi lewat kerja sama erat bersama berbagai elemen, mulai dari BUMD hingga BUMN.
Menurut keterangannya, pemerintah pun telah memberikan penugasan kepada BUMN untuk mendatangkan impor daging sapi serta kerbau beku sebagai strategi menjaga kecukupan stok sekaligus memperkuat upaya pengendalian harga di pasaran.
Tambahan pula, Bapanas senantiasa berkoordinasi secara intensif bersama Perumda Pasar Jaya, Berdikari, serta Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) agar jalur distribusi daging sapi semakin lancar sehingga harganya terjaga tetap stabil serta terjangkau bagi masyarakat luas.
"Ini salah satu solusi sehingga mudah-mudahan harganya bisa distabilkan," urai Ketut.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah menginstruksikan para importir daging sapi agar segera menggelontorkan stok gudang mereka selama periode Ramadan hingga perayaan Idul Fitri.
Amran turut memastikan bahwa tindakan penindakan yang tegas bakal langsung diterapkan apabila terdeteksi adanya anomali harga di pasaran.
"Kami sudah minta, semuanya harus mengeluarkan dagingnya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada produsen menaikkan, khususnya feedloter, menaikkan yang sapi bakalan, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu kenaikan harga ada di distributor besar, middleman-nya," tegas Amran.
Pemerintah secara tegas menolak segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang perantara atau middleman demi meraup keuntungan pribadi segelintir golongan yang justru berdampak pada kesulitan hidup masyarakat banyak.