JAKARTA - Pemerintah mulai mencairkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH beserta Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT/Program Sembako untuk Triwulan III 2026 terhitung sejak tanggal 20 Juli ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa bansos PKH serta BPNT/Program Sembako Triwulan III edisi Juli-September 2026 mulai didistribusikan pada 20 Juli.
Akan tetapi, proses pencairan dijalankan secara bertahap sehingga tidak menyiratkan seluruh keluarga penerima manfaat atau KPM bakal memperoleh bantuan tepat pada hari yang sama.
Masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima tidak bisa langsung melakukan "pendaftaran" agar otomatis berstatus sebagai penerima PKH atau BPNT. Prosedur yang tersedia ialah menyampaikan usulan ataupun pembaruan data lewat jajaran pemerintah daerah maupun aplikasi resmi Cek Bansos, di mana data tersebut nantinya wajib melalui tahap verifikasi sebelum diputuskan sebagai penerima sah.
Di dalam regulasi pemerintah terkini, BPNT kini lebih tepat diistilahkan sebagai Program Sembako. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Program Sembako ini diatur melalui Permensos No. 4/2023 yang hingga kini masih berlaku aktif.
Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT 2026 Warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum tercatat berhak mengajukan usulan ataupun pembaruan data diri. Meski demikian, setiap usulan tersebut tetap wajib melewati rangkaian proses verifikasi, pemutakhiran, serta pengesahan resmi dari pemerintah.
Lewat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial Masyarakat dapat mendatangi kantor pemerintah desa, kelurahan, ataupun Dinas Sosial tingkat kabupaten/kota guna meminta pengecekan sekaligus pemutakhiran data sosial ekonomi mereka.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan antara lain:
KTP elektronik.
Kartu Keluarga.
Data anggota keluarga.
Informasi pekerjaan dan penghasilan.
Informasi kondisi rumah.
Data tanggungan keluarga.
Dokumen pendukung lain apabila diminta petugas.
Lewat aplikasi Cek Bansos Aplikasi Cek Bansos dapat dimanfaatkan guna memantau status kepesertaan bantuan sosial, mencakup BPNT, BST, serta PKH. Perangkat lunak ini pun menyediakan fitur sanggah bagi penerima yang dinilai tidak memenuhi syarat, di samping fitur usul untuk mendaftarkan diri sendiri ataupun pihak lain yang dianggap layak masuk daftar penerima bantuan sosial.
Langkah umum pengusulannya adalah:
Unduh aplikasi Cek Bansos resmi.
Pastikan pengembang aplikasi adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Buat akun menggunakan data identitas yang diminta.
Login setelah akun terverifikasi.
Pilih fitur usul atau daftar usulan apabila tersedia.
Isi data sesuai kondisi sebenarnya.
Kirim usulan dan tunggu proses verifikasi.
Pantau kembali status usulan secara berkala.
Syarat Daftar atau Usul PKH BPNT Ketetapan krusial agar seseorang bisa diusulkan menjadi penerima PKH serta BPNT/Program Sembako yaitu validitas data kependudukan serta kondisi sosial ekonomi yang sesuai. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah:
Memiliki NIK dan KK yang valid NIK, nomor KK, nama, alamat, tanggal lahir, serta susunan anggota keluarga wajib selaras dengan catatan data kependudukan.
Terdata dalam DTSEN DTSEN berfungsi sebagai basis data utama penerima manfaat bansos. Laman resmi Cek Bansos Kemensos menyebutkan bahwa sumber data yang dipakai bersumber dari DTSEN.
Masuk kelompok desil prioritas Kelompok desil 1 hingga desil 4 atau golongan 40% terbawah berhak diusulkan sebagai penerima PKH serta Program Sembako. Di sisi lain, kelompok desil 5 dapat diajukan sebagai peserta PBI-JK. Khusus untuk PKH dan Program Sembako, rujukan teranyar Cek Bansos menetapkan desil 1-4 sebagai segmen yang memenuhi syarat pengusulan.
Untuk PKH, harus memiliki komponen penerima PKH merupakan kategori bantuan sosial yang bersifat bersyarat. Setiap keluarga diwajibkan mempunyai komponen yang memenuhi kriteria, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lanjut usia, ataupun penyandang disabilitas berat.
Untuk BPNT, harus ditetapkan sebagai KPM Program Sembako BPNT atau Program Sembako dialokasikan khusus kepada keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai KPM Program Sembako.
Lolos verifikasi dan penetapan pemerintah Masuk ke dalam DTSEN atau berada pada kisaran desil 1-4 tidak serta-merta menjadikan seseorang otomatis memperoleh bantuan. Status tersebut sekadar menunjukkan bahwa keluarga yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diusulkan, sementara keputusan final tetap bertumpu pada hasil verifikasi, kuota, serta pengesahan dari pemerintah.
Mekanisme Penyaluran PKH BPNT Tahap 3 Distribusi bansos PKH serta BPNT/Program Sembako tahap 3 meliputi rentang waktu bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Menteri Sosial menerangkan bahwa proses penyaluran triwulan III mulai dikerjakan seusai pihak Kemensos menerima data pemutakhiran teranyar dari BPS serta merampungkan proses pembersihan data.
Di dalam kumpulan data terbaru tersebut, tercatat adanya KPM lama yang tetap berlanjut menerima, KPM lama yang terputus bantuannya, serta para penerima anyar berdasarkan hasil pemutakhiran data.
Mekanisme penyaluran dapat dipahami dalam beberapa tahap:
Pemutakhiran data Data penerima diperbarui mulai dari tingkat RT/RW, dilanjutkan ke operator desa atau kelurahan, melalui mekanisme musyawarah, dan diteruskan menuju Dinas Sosial setempat.
Penetapan oleh pemerintah daerah Data yang telah diproses di tingkat daerah selanjutnya disahkan oleh bupati atau wali kota sebelum dilimpahkan ke Kementerian Sosial.
Verifikasi dan validasi oleh BPS Selepas dari Kemensos, data diserahkan kepada pihak BPS guna menjalani proses verifikasi serta validasi. Data hasil pemutakhiran itu kemudian dikembalikan kepada Kemensos untuk dipakai sebagai landasan penyaluran bansos.
Pembersihan data oleh Kemensos Kemensos melaksanakan proses cleansing atau pembersihan data demi menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan agar selaras dengan hasil pemutakhiran mutakhir.
Penyaluran kepada KPM Seusai data dinyatakan siap, bantuan digelontorkan secara berangsur-angsur kepada para KPM. Mengingat sifat penyalurannya yang bertahap, tiap penerima tidak selalu mendapatkan bantuan tepat pada hari yang sama.
Skema Pencairan PKH Bantuan PKH disalurkan kepada KPM menyesuaikan komponen yang terdaftar dalam masing-masing keluarga. Rujukan besaran nominal PKH per tahap adalah:
Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap.
Anak usia dini 0–6 tahun: Rp750.000 per tahap.
Anak SD/sederajat: Rp225.000 per tahap.
Anak SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap.
Anak SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap.
Lanjut usia: Rp600.000 per tahap.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap.
Skema Pencairan BPNT atau Program Sembako BPNT atau Program Sembako diberikan guna meringankan pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga penerima. Besaran nominal Program Sembako yang lazim diterapkan yaitu Rp200.000 setiap bulan. Apabila akumulasi alokasi bulan Juli, Agustus, dan September dicairkan sekaligus, KPM berhak mengantongi Rp600.000 untuk jatah triwulan III.
Masyarakat diimbau agar senantiasa waspada terhadap berbagai tautan mencurigakan yang mengeklaim membuka pendaftaran PKH ataupun BPNT tahap 3 dengan modus meminta PIN, kode OTP, kata sandi, nomor kartu ATM, ataupun pungutan biaya administrasi. Segala bentuk pengajuan usulan serta pengecekan status bansos wajib melalui kanal resmi semata, seperti kantor pemerintah desa/kelurahan, Dinas Sosial, situs Cek Bansos Kemensos, maupun aplikasi resmi Cek Bansos.
Dengan demikian, warga yang bermaksud mendapatkan fasilitas PKH atau BPNT tidak cukup hanya dengan mengisi formulir semata. Data kependudukan harus valid, masuk ke dalam kelompok prioritas, sesuai dengan realitas sosial ekonomi, serta sukses lolos verifikasi dari pemerintah. Khusus untuk tahap 3 tahun 2026, distribusi PKH dan BPNT/Program Sembako resmi dimulai pada 20 Juli dengan pola pencairan bertahap. Para KPM dianjurkan untuk rutin memeriksa NIK secara berkala serta memastikan bahwa data kependudukan beserta kondisi sosial ekonominya telah sesuai.