JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat menggelar sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi reformasi hukum di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Peningkatan Partisipasi Daerah dalam Penilaian IRH
Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Asep Sutandar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv P3H) Jawa Barat, Funna Maulia, serta Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM RI, Andry Indrady, yang memberikan sambutan dan paparan materi. Peserta kegiatan terdiri dari Kepala Bagian Hukum dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Asep Sutandar menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan dan penilaian IRH. Menurutnya, IRH bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam mendorong perubahan nyata di bidang hukum. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif dalam diskusi, serta mencermati setiap materi yang disampaikan.
Reformasi Hukum sebagai Pilar Pembangunan Daerah
Kepala BSK Kemenkumham RI, Andry Indrady, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa Penilaian Indeks Reformasi Hukum sejalan dengan Asta Cita Presiden ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ia menjelaskan bahwa reformasi hukum yang efektif sangat berpengaruh terhadap iklim investasi dan pembangunan daerah. Indeks Reformasi Hukum mencerminkan sejauh mana suatu daerah telah memperbaiki sistem hukumnya untuk menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi.
Empat Tips untuk Tim IRH di Wilayah
Dalam kesempatan tersebut, Andry Indrady juga memberikan empat tips bagi Tim IRH di wilayah, yaitu:
Merumuskan Strategi yang Jitu: Menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan tepat dalam pelaksanaan reformasi hukum.
Membangun Kerja Sama Tim yang Solid: Mengutamakan kolaborasi dan sinergi antar anggota tim untuk mencapai tujuan bersama.
Mengutamakan Kolaborasi dan Sinergi: Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan reformasi hukum.
Selalu Berpikir Positif dalam Menghadapi Tantangan: Menghadapi setiap tantangan dengan sikap optimis dan solusi yang konstruktif.
Kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar teknis penilaian Indeks Reformasi Hukum di wilayah, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam melaksanakan reformasi hukum di daerah masing-masing.
Peningkatan Partisipasi Peserta dari Wilayah Jawa Barat
Menurut data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, partisipasi peserta dari wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya semangat dan komitmen yang terus tumbuh dalam mendukung agenda reformasi hukum di daerah. Peningkatan partisipasi ini diharapkan dapat mendorong implementasi reformasi hukum yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Kemenkumham Jabar Raih Predikat Terbaik II Program Indeks Reformasi Hukum Se-Indonesia
Sebagai informasi tambahan, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sebelumnya meraih predikat Terbaik II dalam Program Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum secara Nasional untuk kategori Kanwil Besar di Indonesia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam acara Pembukaan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum di Jakarta. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dalam melaksanakan reformasi hukum di tingkat daerah.
Harapan untuk Masa Depan Reformasi Hukum di Jawa Barat
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitasnya dalam melaksanakan reformasi hukum. Implementasi reformasi hukum yang efektif akan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.