JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mewujudkan kepastian waktu dalam pelayanan urusan pertanahan bagi warga.
Bagi dia, pembenahan kualitas pelayanan pertanahan wajib diwujudkan lewat mekanisme yang lebih kilat, transparan, pasti, sekaligus ekonomis bagi publik. Akan tetapi, mutu performa layanan PPAT amat bersandar pada ekosistem sistem serta regulasi yang dirancang oleh pihak BPN.
"Mau cepat, aman, transparan, maupun soal biaya, pada akhirnya sangat ditentukan oleh sistem yang dibangun BPN," kata Bahtra di Jakarta, Rabu.
Ia menandaskan bahwa perbaikan tata kelola dalam bidang pelayanan pertanahan wajib diprioritaskan.
Komisi II DPR, lanjut dia, hingga kini masih kerap menampung aduan dari warga berkenaan dengan ketidakpastian durasi penyelesaian, besaran tarif, hingga mekanisme proses pelayanan pertanahan.
Oleh sebab itu, ia mengimbau ATR/BPN untuk merumuskan sekaligus mengedukasikan standar pelayanan yang mencakup ketetapan waktu penyelesaian di tiap tingkatan pengurusan, bermula dari penyerahan berkas, validasi, sampai ke tahap pencetakan dokumen resmi.
Ia pun mengimbau PPAT untuk menyampaikan paparan secara transparan kepada publik terkait alur, tingkatan, serta prediksi waktu rampungnya tiap layanan pertanahan, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan kejelasan sejak awal tahapan berjalan.
Menurut dia, pergeseran model pelayanan ke arah yang lebih baik mesti betul-betul diimplementasikan, bukan hanya sekadar menjadi janji tertulis semata. Apalagi di tengah masa digital seperti sekarang, pelayanan publik dituntut untuk makin transparan, akuntabel, serta tidak boleh dipersulit.
"Mari bersama-sama mendukung upaya Presiden Prabowo menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat," katanya.