JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah sedang mengalihkan orientasi pembangunan menuju ekonomi restoratif.
Hal ini disampaikan dalam sesi dialog terbuka bersama mahasiswa Universitas Brawijaya (UB).
Berdasarkan keterangan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Sabtu, Dudung hadir dalam acara "Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan" bertema “Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan” di Malang, Jawa Timur, Jumat (12/6).
Dalam pertemuan tersebut, Dudung mengapresiasi masukan komprehensif dari mahasiswa UB terkait krisis ekologi, transformasi ekonomi, visi Indonesia Emas 2045, hingga evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kami di masa depan," ujar Kastaf.
Dudung menjelaskan secara teknis, kementerian terkait kini sedang menjalankan program adaptasi iklim yang menitikberatkan pada manajemen air, pembangunan dan rehabilitasi irigasi massal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pernyataan ini menjawab pertanyaan Aldian Adam Faris dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan mengenai regulasi pemerintah dalam memimpin transisi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi berbasis ekologi.
Mahasiswa lain, Naufal Syahfahlevie Samosir, menyoroti tantangan regenerasi petani yang memerlukan waktu 10 hingga 12 tahun.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik tidak akan maksimal tanpa strategi jangka panjang untuk menarik minat generasi muda pada sektor pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Dudung meluruskan dikotomi swasembada pangan dan swasembada beras.
Ia menjelaskan bahwa cadangan beras di Bulog adalah instrumen darurat, bukan satu-satunya indikator swasembada.
Mengenai regenerasi petani, ia sepakat bahwa modernisasi teknologi adalah kunci agar sektor pertanian kembali diminati.
Mahasiswa lainnya, Muhammad Ziyad Husaini, menyoroti kesenjangan antara riset akademik dan realitas industri.
Ia mendorong pemerintah memfasilitasi ekosistem agar inovasi mahasiswa dapat berkembang menjadi perusahaan rintisan.
Dudung menganalogikan hal ini dengan dunia militer, di mana ide taktis tidak berguna tanpa eksekusi lapangan, seraya menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya manusia.
Mahasiswa keempat, Farhan Fariz Rizqullah, memberikan masukan terkait penataan tata ruang komoditas berdasarkan agroklimat dan mengkritisi implementasi Program MBG yang dinilai belum presisi.
Terkait hal tersebut, Dudung mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengevaluasi dan menata ulang program MBG karena ditemukannya disparitas kualitas di lapangan.
"Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi," tegas Dudung.
Pemerintah kini menetapkan tiga pilar utama penataan ulang MBG, yakni standardisasi mutu gizi, kelayakan bahan pangan, dan ketepatan sasaran di wilayah rentan.
Menanggapi usulan mahasiswa, pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi dalam pengawasan distribusi dan edukasi gizi.