JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui berbagai program strategis.
Salah satu langkah terbaru adalah penambahan kuota program bedah rumah yang dinilai mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia.
Pemerintah memastikan menambah kuota program bedah rumah pada 2026 menjadi 400.000 unit yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin, 6 April 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program tersebut tidak hanya memperluas akses hunian layak, tetapi juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi.
"Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan," ujarnya.
Dengan peningkatan kuota ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah yang layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.
Fokus Pengembangan Hunian Vertikal di Kawasan Perkotaan
Selain memperluas program bedah rumah, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan lahan di kota besar. Strategi ini dinilai efektif untuk menjawab kebutuhan perumahan di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga mempercepat pembangunan rumah susun (rusun) dengan memanfaatkan lahan milik negara.
Presiden mengarahkan agar lahan strategis, terutama di kawasan perkotaan, dioptimalkan untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk aset milik BUMN seperti sektor perkeretaapian.
Pemanfaatan lahan ini akan menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari berpenghasilan rendah hingga menengah. Lokasinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota lain seperti Bandung yang telah diidentifikasi memiliki lahan potensial.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan solusi hunian yang lebih efisien sekaligus terjangkau bagi masyarakat perkotaan.
Sinergi Lintas Kementerian dan BUMN Percepat Realisasi Program
Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara kementerian, lembaga, dan BUMN menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan hunian secara masif.
Untuk mempercepat realisasi, Presiden juga menugaskan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyiapkan lahan, sementara pembiayaan dan pembangunan akan disinergikan dengan Danantara.
Pemerintah menargetkan program ini bisa berjalan masif melalui kolaborasi lintas kementerian dan BUMN.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala, mulai dari penyediaan lahan hingga pendanaan, sehingga proyek dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Proyek Awal Dimulai di Bandung dan Jakarta
Dalam tahap implementasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek awal yang akan menjadi percontohan. Langkah ini penting untuk memastikan konsep yang dirancang dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Di sisi implementasi, Kementerian PKP telah melakukan inventarisasi lahan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Salah satu proyek awal akan dimulai di Bandung pada akhir April 2026.
Sementara di kawasan Pasar Senen, Jakarta, pemerintah menyiapkan 300 unit rusun bersama Danantara, ditambah 500 unit dari PT KAI untuk masyarakat sekitar. Proyek di Senen ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
Proyek-proyek ini menjadi langkah awal dalam mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan strategis yang memiliki kebutuhan tinggi.
Dukungan Swasta dan Penyempurnaan Regulasi Perumahan
Selain pemerintah dan BUMN, sektor swasta juga turut berkontribusi dalam mendukung program penyediaan hunian. Kolaborasi ini membuka peluang percepatan pembangunan melalui berbagai skema pendanaan.
Dukungan juga datang dari sektor swasta. PT Astra International berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pemerintah akan menyiapkan lahan, sementara pembangunan dilakukan pihak swasta dan hasilnya diserahkan kepada negara.
Seiring itu, pemerintah juga tengah merampungkan aturan baru terkait pembangunan rumah subsidi. Skemanya akan lebih fleksibel, termasuk penggunaan lahan dari negara, BUMN, pemerintah daerah, hingga swasta melalui skema CSR.
Maruarar menegaskan pembangunan rusun menjadi solusi strategis untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan padat penduduk.
Program ini akan diperluas ke berbagai kota dengan mengandalkan sinergi lintas sektor dan optimalisasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal.