JAKARTA - Di tengah perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyentuh puluhan juta penerima manfaat, pemerintah menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan.
Perluasan layanan, penambahan satuan pelayanan, hingga peningkatan jumlah penerima justru menjadi tantangan baru yang harus dijawab dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terukur.
Badan Gizi Nasional (BGN) kini berada di garis depan dalam memastikan bahwa program strategis nasional tersebut tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mampu menjaga standar mutu secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan arahan agar pelaksanaan MBG tetap dijalankan dengan penuh kehati-hatian, meski target layanan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Arahan Presiden Tekankan Kualitas dan Keamanan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar BGN bekerja secara cermat dalam menjalankan program MBG. Penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan penerima manfaat tidak boleh mengorbankan kualitas maupun aspek keamanan pangan.
"Ya pertama Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target dikejar, tapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan. Itu arahan Pak Presiden," kata Dadan kepada wartawan.
Arahan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Menurut Dadan, pesan Presiden menjadi penekanan penting di tengah besarnya skala program MBG yang terus berkembang. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, risiko ketimpangan kualitas antarwilayah menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.
Cakupan Layanan MBG Terus Meluas
Dalam paparannya, Dadan menjelaskan bahwa hingga saat ini, jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 22.275 unit. Satuan-satuan pelayanan tersebut telah melayani sekitar 60.700.000 penerima manfaat program MBG di berbagai daerah.
Jumlah tersebut mencerminkan besarnya skala program yang sedang dijalankan pemerintah. Dengan cakupan yang semakin luas, BGN dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap SPPG memiliki standar operasional yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dadan menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian mutu menjadi fokus utama BGN pada tahun ini, seiring dengan instruksi Presiden agar kualitas layanan terus ditingkatkan.
Pembentukan Tim Akreditasi dan Sertifikasi
Sebagai langkah konkret, BGN berencana segera membentuk tim akreditasi dan sertifikasi SPPG. Tim ini akan bertugas melakukan penilaian menyeluruh terhadap kualifikasi setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi.
"Dan kita akan tingkatkan terus tahun ini kita akan segera bentuk tim akreditasi sertifikasi, agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik," sambungnya.
Keberadaan tim ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif, sekaligus memastikan bahwa standar pelayanan MBG diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.
Akreditasi juga menjadi alat untuk memetakan kemampuan dan kesiapan masing-masing SPPG, sehingga BGN dapat melakukan pembinaan yang lebih terarah.
Gradasi SPPG Berdasarkan Kinerja
Tidak hanya melakukan sertifikasi, BGN juga akan menerapkan sistem gradasi bagi seluruh SPPG. Melalui mekanisme ini, setiap satuan pelayanan akan dinilai dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan.
"Dan kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang eh sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C," ujarnya.
Penilaian tersebut tidak hanya menjadi bentuk evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan langkah pembinaan lanjutan. SPPG dengan kinerja unggul diharapkan dapat menjadi contoh praktik terbaik, sementara SPPG dengan nilai lebih rendah akan mendapatkan pendampingan khusus.
"Dan mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya," sambungnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa BGN tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi ketat terhadap SPPG yang tidak mampu memenuhi standar minimal yang ditetapkan.
Fokus Peningkatan Kualitas Penyajian MBG
Dadan menegaskan bahwa sepanjang tahun ini, BGN akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas penyajian MBG. Langkah ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo agar program tidak hanya luas jangkauannya, tetapi juga bermutu tinggi.
"Dan saya kira langkah kita di tahun ini akan merujuk ke peningkatan kualitas dan tentu saja juga akan melakukan tambahan edukasi, di mana penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi."
Menurutnya, pendekatan MBG ke depan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terkait gizi.
Edukasi Gizi Jadi Bagian Program
BGN menilai bahwa keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Oleh karena itu, edukasi akan menjadi komponen tambahan yang menyertai distribusi makanan bergizi.
"Tapi juga akan mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat. Saya kira itu program kita tahun 2026," pungkasnya.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dampak program MBG tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu membentuk kebiasaan hidup sehat di kalangan penerima manfaat.
Dengan kombinasi perluasan layanan, penguatan pengawasan mutu, dan edukasi gizi, BGN optimistis program MBG dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.