JAKARTA - Indonesia sering kali digambarkan sebagai raksasa yang tertidur di atas tumpukan kekayaan alam. Namun, realitas pembangunan nasional sering kali terbentur pada sebuah ironi besar: kelimpahan sumber daya yang tidak berbanding lurus dengan ketahanan sistem. Feiral Rizky Batubara, seorang pengamat kebijakan publik dan praktisi energi, menyoroti bahwa perjalanan pembangunan Indonesia senantiasa berkelindan dalam sebuah paradoks yang kompleks. Di satu sisi, bentang alam nusantara menyimpan potensi energi yang luar biasa, namun di sisi lain, struktur pembangunan kita masih sangat rentan terhadap guncangan.
Ketidaksinkronan antara potensi dan realitas ini menciptakan situasi di mana Indonesia merasa kekurangan di tengah keberlimpahan. Masalahnya bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada sistem yang belum cukup kokoh untuk mengelolanya menjadi fondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dalam sektor energi, paradoks ini menjadi sangat nyata dan mendesak untuk segera diurai.
Kekayaan Sumber Daya yang Menjadi Titik Lemah
Potensi energi Indonesia mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas, hingga energi terbarukan seperti panas bumi, air, matahari, serta mineral strategis. Ironisnya, diversitas ini justru menjadi sumber kerentanan baru. Ketergantungan pada impor, tekanan berat pada anggaran negara akibat subsidi, serta ketimpangan akses energi antar wilayah menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak secara otomatis bertransformasi menjadi kekuatan bangsa.
Energi seharusnya menjadi tulang punggung bagi industrialisasi dan pemerataan ekonomi. Namun, selama ini energi cenderung diposisikan sebagai komoditas perdagangan jangka pendek ketimbang sistem strategis jangka panjang. Fokus kebijakan sering kali terjebak pada stabilisasi harga saat ini untuk kepentingan sesaat, sementara pembangunan kapasitas untuk kebutuhan masa depan terabaikan. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana upaya menjaga harga tetap murah justru melemahkan struktur ketahanan energi secara keseluruhan di masa depan.
Dilema Subsidi dan Investasi Sistem Jangka Panjang
Salah satu manifestasi paling nyata dari paradoks ini adalah kebijakan subsidi energi. Selama berdekade-dekade, subsidi dianggap sebagai instrumen vital untuk keadilan sosial dan stabilitas politik. Namun, seiring waktu, instrumen ini justru mengalami distorsi. Dana publik yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur sistem justru terserap habis untuk konsumsi, yang ironisnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi energi tinggi.
Energi mungkin tampak murah di kantong rumah tangga hari ini, tetapi implikasinya terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang sangat mahal. Ketidakteraturan ini menghambat kepastian bagi investor untuk menanamkan modal pada infrastruktur energi yang lebih andal. Ketika sistem terlalu bergantung pada intervensi jangka pendek, pembangunan industri pun ikut tersendat karena kekurangan jaminan pasokan energi yang kompetitif dan berkelanjutan.
Transisi Energi dan Tantangan Kapasitas Negara
Lapis baru dalam paradoks pembangunan muncul seiring dengan desakan transisi energi global. Indonesia dituntut untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih demi menjaga kelestarian lingkungan. Secara teori, visi ini sangat ideal, namun secara praktis, transisi ini menuntut kapasitas negara yang luar biasa besar dalam hal perencanaan, pembiayaan, hingga koordinasi lintas institusi.
Tanpa kesiapan struktur yang matang, transisi energi berisiko hanya menjadi slogan simbolik tanpa menyentuh akar permasalahan. Negara berada di posisi sulit: harus menutup pembangkit energi lama, membangun sistem baru yang mahal, sambil tetap dituntut menjaga harga tetap terjangkau oleh rakyat. Pertanyaan mengenai siapa yang harus menanggung beban risiko dan biaya menjadi isu sensitif yang memperumit langkah strategis nasional.
Ketidakseimbangan Relasi Negara dan Pasar dalam Sektor Strategis
Energi merupakan cermin dari hubungan antara otoritas negara dan mekanisme pasar. Sebagai sektor strategis, kehadiran negara yang kuat mutlak diperlukan. Namun, inovasi dan efisiensi juga memerlukan ruang bagi pasar untuk bergerak. Ketidakseimbangan di antara keduanya sering kali memicu inefisiensi. Negara yang terlalu dominan tanpa kapasitas manajerial yang mumpuni akan melahirkan birokrasi yang lamban, sementara pasar yang tanpa kendali akan menciptakan kerentanan ekonomi.
Selain itu, dimensi wilayah juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagai negara kepulauan, perbedaan akses energi antar wilayah menciptakan kesenjangan pembangunan regional yang lebar. Visi untuk membangun dari pinggiran akan sulit terwujud jika perencanaan infrastruktur jaringan energi belum mampu mendukung penyebaran pasokan listrik yang stabil ke seluruh pelosok tanah air.
Mengubah Ketahanan Energi Menjadi Investasi Strategis
Ketahanan energi jangan hanya dipandang secara sempit sebagai ketersediaan stok atau pasokan. Lebih dari itu, ketahanan adalah kemampuan sebuah bangsa untuk mengelola risiko dan menyerap guncangan global tanpa menghentikan roda ekonomi. Kebijakan yang hanya berfokus pada harga murah tanpa dukungan cadangan fiskal justru membuat Indonesia rapuh saat krisis melanda.
Untuk keluar dari paradoks ini, diperlukan pergeseran paradigma. Energi harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban biaya. Ini menuntut penataan ulang subsidi agar tepat sasaran, prioritas pada pembangunan infrastruktur, serta konsistensi kebijakan lintas waktu. Transisi energi pun harus disusun secara bertahap agar memperkuat kapasitas industri nasional, bukan justru melemahkannya.
Ujian Kepemimpinan dan Keberanian Politik
Pada akhirnya, penyelesaian paradoks energi Indonesia adalah ujian bagi kapasitas institusional dan keberanian politik. Keputusan di sektor energi sering kali tidak populer dan pahit dalam jangka pendek, namun sangat krusial bagi masa depan bangsa. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjelaskan pilihan-pilihan sulit kepada rakyatnya demi perlindungan yang adil dan berkelanjutan.
Energi adalah refleksi dari bagaimana kita mengelola kekayaan yang ada. Apakah sumber daya yang melimpah ini akan tetap menjadi sumber kerentanan, atau akhirnya berhasil dikonversi menjadi fondasi kekuatan nasional. Melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk menutup celah antara visi dan implementasi, serta mengubah paradoks ini menjadi pilar utama pembangunan masa depan yang berdaya saing tinggi.