JAKARTA - Kualitas layanan kesehatan di Jakarta tidak hanya diukur dari kecanggihan peralatan medis atau kepakaran tim dokter, melainkan juga dari cara pasien diperlakukan sejak pertama kali melangkah masuk ke rumah sakit. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan penekanan serius bahwa tidak boleh ada sekat pemisah antara pasien yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) dengan pasien umum. Standar keramahan atau hospitality harus menjadi fondasi utama yang diterapkan secara merata di seluruh lini fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta di Jakarta.
Pesan ini membawa visi untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat kesehatan yang humanis. Gubernur menginginkan agar seluruh tenaga kesehatan mampu memberikan ketenangan bagi pasien melalui senyuman dan pelayanan yang tulus, mengingat aspek psikologis pasien sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan.
Pentingnya Prioritas Hospitality di Seluruh Fasilitas Kesehatan
Dalam sebuah kesempatan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pesan mendalam kepada jajaran instansi kesehatan. Ia menegaskan bahwa infrastruktur kesehatan yang luas di Jakarta harus diimbangi dengan kualitas layanan yang memadai. Pemprov DKI Jakarta saat ini tercatat memiliki 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu yang tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten.
Pramono secara khusus meminta jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menjadikan aspek hospitality sebagai prioritas utama. Hal ini berlaku untuk seluruh tingkatan layanan tanpa terkecuali. "Dalam semua tingkatan, termasuk BPJS ataupun non-BPJS, hospitality," kata Pramono. Dengan instruksi ini, diharapkan keluhan masyarakat mengenai perbedaan perlakuan di loket pendaftaran maupun ruang perawatan dapat diminimalisir secara signifikan.
Kompetensi Medis Nasional yang Mampu Bersaing Global
Banyak warga Indonesia, khususnya Jakarta, yang masih memilih untuk melakukan pengobatan ke luar negeri karena alasan kenyamanan layanan. Padahal, menurut pengamatan Pramono, secara teknis dan sumber daya manusia, institusi kesehatan di dalam negeri sudah sangat mumpuni. Perbedaan yang mencolok justru sering kali terletak pada cara rumah sakit berinteraksi dengan pasiennya.
Menurut Pramono, dari sisi dokter, teknologi, hingga peralatan, rumah sakit di Indonesia sejatinya tidak kalah dibandingkan dengan di luar negeri. Namun, tantangan terbesarnya adalah memperbaiki sisi pelayanan pasien yang sering kali dirasa masih kaku atau kurang ramah. "Dokternya nggak kalah, teknologinya nggak kalah, peralatannya nggak kalah. Tapi yang sering kurang itu hospitality. Padahal orang kita terkenal senyumnya dan hatinya yang baik," jelasnya.
Membangun Kepercayaan Publik melalui Kenyamanan Pasien
Upaya memperbaiki standar pelayanan ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan lokal. Jika rumah sakit mampu memberikan standar kenyamanan yang tinggi, maka ketergantungan warga untuk berobat ke negara tetangga dapat berkurang. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi ekosistem ekonomi dan kesehatan nasional.
Pramono berharap semua rumah sakit, termasuk milik pemerintah, meningkatkan standar keramahan dan kenyamanan pasien. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara publik dan institusi kesehatan agar tercipta hubungan yang harmonis antara penyedia layanan dan penerima manfaat. "Sehingga itu menjadi harapan bagi kita semua untuk kita di Jakarta mempunyai rumah sakit yang baik," ungkapnya.
Transformasi Pelayanan untuk Jakarta yang Lebih Sehat
Melalui imbauan ini, Gubernur Pramono Anung mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk kembali ke hakikat pelayanan medis, yaitu melayani dengan hati. Fokus pada hospitality bukan berarti mengesampingkan prosedur medis, melainkan memperkuat prosedur tersebut dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
Dengan dukungan 31 rumah sakit daerah dan ratusan puskesmas yang ada, Jakarta memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin dalam transformasi layanan kesehatan berbasis keramahan. Jika setiap tenaga kesehatan di Jakarta menerapkan pesan Gubernur untuk tidak membeda-bedakan status kepesertaan pasien, maka visi Jakarta sebagai kota dengan fasilitas kesehatan berstandar global yang inklusif akan segera terwujud.